Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi

Adrianus Meliala

Abstract


Abstract:

General Election of Regional Head (Pilkada), is basically a public service. This is by reason of, first,
the goal is for the public’s own interest in order to elect a leader. Second, the accessory is public in the sense
that a number of citizens have equal rights and need to be treated equally. However, in contrast to basic
public services, Pilkada is a secondary or tertiary public service, since the need to organize new elections is felt
urgently after basic services are met. Therefore, Pilkada needs to be preserved its existence and its relevance
as a public facility provided by the state in order to meet democratic leader seeking demands.

Abstrak:

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pada dasarnya adalah pelayanan publik. Hal ini
dengan alasan, pertama, tujuannya adalah untuk kepentingan publik sendiri dalam rangka memilih
pemimpin. Kedua, pengaksesnya adalah publik dalam artian sejumlah warganegara yang memiliki
hak sama dan perlu bahkan harus diperlakukan secara sama pula. Namun demikian, berbeda
dengan pelayanan publik dasar, pilkada merupakan pelayanan publik sekunder atau bahkan tertier,
karena kebutuhan menyelenggarakan pilkada baru dirasakan urgen setelah berbagai layanan dasar
terpenuhi. Oleh karena itu, pilkada perlu dijaga eksistensi dan relevansinya sebagai suatu fasilitas
publik yang disediakan negara guna memenuhi kebutuhan mencari pemimpin secara demokratis.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright of JIK (Jurnal Ilmu Kepolisian)
Gedung Rektorat Prof. Djoko Soetono Lantai 3
STIK - PTIK
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: 021-7222234
Email: jurnalkepolisian@gmail.com

View My Stats